Tantangan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Indonesia: Suara Keluhan Masyarakat


Indonesia, sebagai negara demokratis dengan sistem pemerintahan yang bersandar pada prinsip negara hukum, memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai keluhan masyarakat terkait kinerja ASN. Di antara yang begitu sering disorot sebagai kekurangan ASN dalam menjalankan peran dan fungsinya yaitu:
  1. Birokrasi yang Lambat dan Rumit, Salah satu keluhan masyarakat yang paling umum terkait kinerja ASN adalah birokrasi yang lambat dan rumit. Proses administratif yang panjang dan berbelit-belit seringkali menghambat efisiensi dan responsivitas pelayanan publik. Masyarakat sering merasa frustasi karena proses yang seharusnya sederhana dapat memakan waktu yang lama dan berulang-ulang.
  2. Tingkat Korupsi yang Masih Tinggi, Korupsi tetap menjadi masalah serius dalam lingkup ASN di Indonesia. Meskipun sudah banyak upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, masyarakat masih sering menemui praktik-praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini merugikan negara dan masyarakat, mengingat anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terkikis oleh praktik korupsi. Dalam hal korupsi, praktik yang acap kali dikeluhkan masyarakat adalah terkait adanya pungutan liar (pungli) yang masih saja terus terjadi. Tidak tanggung-tanggung, sebagai contoh pada awal tahun 2022 lalu terungkap sebuah kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh salah seorang ASN di kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan nominal fantastis mencapai 1,67 miliar rupiah yang dia kumpulkan selama 4 tahun.
  3. Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Memuaskan, Masyarakat merasakan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN belum memuaskan. Terdapat banyak keluhan terkait sikap kurang ramah, lambannya pelayanan, dan ketidakmampuan dalam menangani berbagai permasalahan masyarakat. Hal ini menciptakan citra negatif terhadap ASN di mata masyarakat.
  4. Kesenjangan Antara ASN, Kesenjangan dalam tingkat kinerja antar ASN juga menjadi sumber keluhan masyarakat. Beberapa ASN terlihat bekerja dengan sangat baik, sementara yang lain mungkin terkesan kurang produktif. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
  5. Keterbatasan Kompetensi dan Kemampuan, Masyarakat juga merasakan bahwa ada keterbatasan dalam kompetensi dan kemampuan ASN. Terkadang, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan pengetahuan agar ASN dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Mendorong Reformasi dan Peningkatan Kinerja
Meskipun terdapat keluhan-keluhan tersebut, penting untuk diingat bahwa tidak semua ASN memiliki kinerja yang buruk. Banyak ASN yang berkomitmen tinggi untuk melayani masyarakat dengan baik. Namun, adanya keluhan-keluhan tersebut menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem administrasi publik dan peningkatan kinerja ASN.

Reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, pemberantasan korupsi, pengawasan yang berkelanjutan dan menyeluruh serta pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi kunci untuk mengatasi keluhan-keluhan masyarakat. Dengan demikian, ASN dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.

Opini oleh:
Hafizuddin, S.E
Analis Kepegawaian Ahli Pertama
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau


Follow me on:
FB          : Hafizuddin SE
Instagram   : hafizuddin_se
X/Twitter   : @hafizuddin_se
Youtube     : @hafizuddin_se

Tidak ada komentar:

Posting Komentar