Soal Formasi Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama

Berikut ini 20 soal SKT PPPK KEMENAG dengan metode CAT terbaru Tahun 2025 untuk jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, dengan pembagian sesuai materi pembahasan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi PPPK terdiri dari Seleki Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, Seleksi Kompetensi Teknis, dan Wawancara Berbasis Komputer:

I. Seleksi Kompetensi Teknis (10 Soal)

1. Hukum Pidana

Perbuatan yang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur subjektif dalam tindak pidana adalah...

A. Tindakan yang dilarang oleh undang-undang

B. Kesalahan pelaku (dolus atau culpa)

C. Akibat dari perbuatan pidana

D. Hubungan sebab akibat

Jawaban: B

2. Hukum Perdata

Dalam perjanjian, asas consensualisme berarti...

A. Perjanjian hanya sah jika tertulis

B. Perjanjian sah sejak terjadi kesepakatan

C. Perjanjian harus disahkan notaris

D. Perjanjian tidak memerlukan persetujuan

Jawaban: B

3. Hukum Acara

Dalam Hukum Acara Pidana, siapa yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan?

A. Polisi

B. Hakim

C. Jaksa Penuntut Umum

D. Penyidik

Jawaban: D

4. Hukum Tata Negara

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia TIDAK mencakup...

A. Menguji UU terhadap UUD

B. Mengadili sengketa hasil pemilu

C. Memberikan grasi kepada narapidana

D. Memutus pembubaran partai politik

Jawaban: C

5. Hukum Internasional

Asas pacta sunt servanda dalam hukum internasional berarti...

A. Negara bebas menentukan perjanjiannya

B. Negara tidak terikat pada perjanjian

C. Perjanjian wajib dilaksanakan oleh para pihak

D. Perjanjian dapat dibatalkan sepihak

Jawaban: C

6. Hukum Administrasi Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut UU No. 5 Tahun 1986 adalah...

A. Keputusan bersifat umum dari instansi pemerintah

B. Tindakan nyata dari pemerintah

C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN

D. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jawaban: C

7. Analisis Permasalahan Hukum

Langkah pertama dalam melakukan analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah...

A. Menyusun laporan akhir

B. Menguji materi terhadap UUD

C. Mengidentifikasi permasalahan hukum

D. Mencari dokumen pendukung

Jawaban: C

8. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk...

A. Menghapus aturan lama

B. Menyesuaikan dengan perkembangan hukum

C. Mengganti pejabat pembuat aturan

D. Menambah beban kerja ASN

Jawaban: B

9. Hukum Tidak Tertulis

Contoh hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia adalah...

A. KUHP

B. Peraturan Menteri

C. Hukum adat

D. Perda

Jawaban: C

10. Kebutuhan Regulasi Baru

Ketika suatu peraturan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial, langkah yang dapat diambil adalah...

A. Melakukan pembiaran

B. Menghapus peraturan tersebut secara sepihak

C. Melakukan harmonisasi atau revisi

D. Mengganti lembaga pembuat aturan

Jawaban: C

II. Kompetensi Manajerial (5 Soal)

11. Seorang analis hukum ditugaskan menyusun laporan dengan tenggat waktu 3 hari. Namun, ada permintaan mendadak dari atasan lain. Apa langkah terbaik?

A. Mengabaikan laporan

B. Fokus pada permintaan mendadak

C. Berkoordinasi untuk prioritas tugas

D. Menunda semua tugas

Jawaban: C

12. Dalam menyusun peraturan, Anda dihadapkan pada dua opsi dengan dampak berbeda. Bagaimana Anda memilih?

A. Berdasarkan keinginan pribadi

B. Menghindari risiko

C. Menggunakan analisis data dan konsultasi

D. Meniru kebijakan daerah lain

Jawaban: C

13. Jika rekan kerja mengalami kesulitan memahami peraturan baru, tindakan Anda adalah...

A. Mengabaikannya

B. Memberikan sanksi

C. Membantu menjelaskan secara rinci

D. Menyerahkan kepada atasan

Jawaban: C

14. Pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan hukum bertujuan untuk...

A. Menambah kerja manual

B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi

C. Mengurangi jumlah staf

D. Menyulitkan proses hukum

Jawaban: B

15. Salah satu indikator ASN berintegritas tinggi adalah...

A. Patuh pada atasan meskipun salah

B. Menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menyalahgunakan kewenangan

C. Selalu mengambil keputusan sendiri

D. Mendahulukan kepentingan pribadi

Jawaban: B

III. Kompetensi Sosial Kultural (3 Soal)

16. Dalam kerja tim lintas budaya, penting untuk...

A. Mempertahankan pendapat sendiri

B. Menghargai perbedaan dan terbuka terhadap sudut pandang lain

C. Memaksakan budaya dominan

D. Menghindari interaksi

Jawaban: B

17. Ketika menghadapi masyarakat adat dalam penyusunan regulasi, pendekatan terbaik adalah...

A. Mengabaikan pendapat mereka

B. Menggunakan pendekatan represif

C. Melakukan konsultasi dan musyawarah

D. Membuat regulasi sepihak

Jawaban: C

18. Sebagai ASN yang menangani isu hukum, Anda harus bersikap...

A. Netral dan peka terhadap nilai budaya masyarakat

B. Otoriter

C. Berpihak pada mayoritas

D. Tidak melibatkan publik

Jawaban: A

IV. Wawancara Berbasis Komputer (Contoh Soal Refleksi Diri)

19. Ceritakan pengalaman ketika Anda berhasil menyelesaikan masalah hukum yang kompleks. Apa pendekatan Anda?

(Esai pendek; penilaian berdasarkan logika berpikir, penyelesaian masalah, dan pemahaman hukum)

20. Bagaimana Anda menanggapi tekanan saat menangani isu hukum yang mendapat sorotan publik?

(Esai pendek; penilaian pada kedewasaan emosional dan tanggung jawab moral)

Contoh Soal Nomor 19 – Wawancara Berbasis Komputer

Ceritakan pengalaman ketika Anda berhasil menyelesaikan masalah hukum yang kompleks. Apa pendekatan Anda?

🧠 Tujuan Penilaian Soal Ini:

Soal ini mengukur:

Kemampuan berpikir analitis dan problem solving
Pemahaman terhadap substansi hukum
Kematangan profesional dan pengalaman kerja
Komunikasi reflektif dan struktur jawaban

📝 Cara Menjawab (Struktur STAR):

S = Situation (Situasi):

Jelaskan konteks atau latar belakang masalah hukumnya.

T = Task (Tugas):

Sebutkan tanggung jawab kamu dalam situasi tersebut.

A = Action (Tindakan):

Jelaskan langkah atau strategi hukum yang kamu ambil.

R = Result (Hasil):

Sampaikan hasil akhirnya dan pelajaran yang dipetik.

🧩 Contoh Jawaban Terstruktur (Ideal untuk Analis Hukum):

Situation:

Pada saat saya bertugas sebagai staf analis hukum di instansi X, saya menghadapi masalah hukum terkait tumpang tindih antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola bantuan sosial.

Task:

Tugas saya adalah menganalisis konflik norma ini dan memberikan rekomendasi hukum kepada pimpinan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam implementasi kebijakan.

Action:

Saya mulai dengan menginventarisasi kedua peraturan dan menganalisis asas-asas hukum yang relevan, termasuk lex superior derogat legi inferiori (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah).

Saya juga membandingkan kasus serupa melalui putusan Mahkamah Agung dan meminta masukan dari biro hukum kementerian terkait.

Setelah itu, saya menyusun legal opinion yang menyarankan penyesuaian substansi Peraturan Menteri agar tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Result:

Pimpinan menyetujui rekomendasi tersebut dan melakukan revisi internal. Akhirnya, konflik norma berhasil diatasi dan pelaksanaan program berjalan sesuai koridor hukum.

Saya juga diminta menyusun SOP untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa mendatang.

💡 Tips Menjawab:

Hindari jawaban terlalu umum seperti "saya bekerja keras" tanpa menjelaskan bagaimana kamu bekerja.
Fokus pada peran kamu, bukan tim atau atasan.
Tunjukkan pemahaman terhadap asas hukum, proses analisis, dan dampak dari tindakanmu.

Pekanbaru, 20 April 2025

Oleh: Andriandi Daulay

Follow me on

FB :Andrikepegawaianriau
Youtube :@AndriandiDaulay
Istagram :@Andrikepegawaianriau
tiktok :@AndriandiDaulay
LinkedIn :@Andriandi Daulay

*) Opini ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja