🧠 Bagian A: Kemampuan Analisis (15 Soal)
1. Dalam tahapan kebijakan publik, fase agenda setting bertujuan untuk:
A. Menyusun draft kebijakan
B. Mengimplementasikan kebijakan
C. Menentukan masalah prioritas
D. Melakukan evaluasi kebijakan
E. Mengalokasikan anggaran
2. Yang termasuk dalam metode analisis kebijakan ex-ante adalah:
A. Evaluasi dampak kebijakan yang sedang berjalan
B. Kajian kebijakan setelah diimplementasikan
C. Prediksi hasil sebelum kebijakan diterapkan
D. Revisi kebijakan yang telah dijalankan
E. Audit pelaksanaan kebijakan
3. Teknik analisis kebijakan yang digunakan untuk melihat hubungan sebab-akibat dinamakan:
A. SWOT
B. Cost-Benefit Analysis
C. Stakeholder Mapping
D. Logical Framework Analysis
E. Focus Group Discussion
4. Fungsi dari studi kebijakan publik adalah untuk:
A. Menentukan pemenang proyek pemerintah
B. Memprediksi perubahan struktur politik
C. Memberi dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan
D. Menyusun standar operasional prosedur
E. Meningkatkan pendapatan negara
5. Dalam metodologi riset kebijakan, teknik pengumpulan data sekunder mencakup:
A. Wawancara tokoh masyarakat
B. Survei online
C. Studi dokumentasi
D. Diskusi kelompok terfokus
E. Observasi lapangan
6. Manakah yang termasuk dalam komponen manajemen kebijakan publik?
A. Regulasi, legislasi, politik, dan penegakan hukum
B. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
C. Sanksi, perizinan, audit, dan konsultasi
D. Rekrutmen, pelatihan, pengawasan, dan hukuman
E. Strategi, taktik, konflik, dan resolusi
7. Salah satu kelebihan pendekatan mixed methods dalam riset kebijakan adalah:
A. Hanya berguna untuk kebijakan fiskal
B. Memadukan data kualitatif dan kuantitatif
C. Membatasi hasil riset yang subjektif
D. Menghindari bias stakeholder
E. Hanya menggunakan data statistik
8. Penyusunan dokumen saran kebijakan harus mencantumkan:
A. Latar belakang pendidikan penyusun
B. Struktur organisasi pembuat kebijakan
C. Alternatif kebijakan dan konsekuensinya
D. Data anggaran setiap kementerian
E. Data politik luar negeri
9. Langkah awal dalam menyusun analisis kebijakan publik adalah:
A. Menyusun rekomendasi
B. Menentukan kerangka teori
C. Menentukan masalah kebijakan
D. Menyusun ringkasan eksekutif
E. Mengidentifikasi pembuat kebijakan
10. Kerangka kerja Policy Cycle umumnya terdiri dari:
A. Kajian pustaka, riset lapangan, penulisan laporan
B. Inisiasi, negosiasi, implementasi, penyelesaian
C. Perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi
D. Perencanaan, pelatihan, pengawasan, revisi
E. Visi, misi, strategi, indikator
11. Indikator keberhasilan kebijakan publik yang baik harus bersifat:
A. Umum dan fleksibel
B. Relatif dan tidak terukur
C. SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound)
D. Berbasis opini publik
E. Konsisten dengan visi pemimpin
12. Tujuan utama evaluasi kebijakan publik adalah:
A. Mengidentifikasi pelaku pelanggaran
B. Meningkatkan popularitas pembuat kebijakan
C. Menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan
D. Menentukan anggaran periode berikutnya
E. Mengganti sistem pemerintahan
13. Teknik analisis kebijakan yang menilai manfaat dan biaya dalam satuan moneter adalah:
A. Delphi
B. FGD
C. Cost-Benefit Analysis
D. SWOT
E. Stakeholder Mapping
14. Dalam konteks studi kebijakan, aktor non-pemerintah disebut:
A. Regulator
B. Operator
C. Stakeholder eksternal
D. Auditor
E. Legislator
15. Penulisan dokumentasi saran kebijakan yang efektif harus bersifat:
A. Bertele-tele dan naratif
B. Spesifik, padat, dan berbasis data
C. Emotif dan normatif
D. Tertutup dan terbatas
E. Filosofis dan teoritis
🗣️ Bagian B: Kemampuan Politis (15 Soal)
16. Komunikasi kebijakan publik yang efektif harus memperhatikan unsur:
A. Simbolisme politik dan birokrasi
B. Data statistik dan narasi publik
C. Audiens, isi pesan, dan media komunikasi
D. Legalisasi, partisipasi, dan implementasi
E. Kode etik dan sanksi hukum
17. Tujuan utama publikasi saran kebijakan adalah untuk:
A. Mempopulerkan lembaga penyusun kebijakan
B. Menjadi bahan promosi di media sosial
C. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
D. Mengalihkan isu publik
E. Menyamarkan kebijakan yang kontroversial
18. Salah satu bentuk advokasi kebijakan publik yang partisipatif adalah:
A. Surat edaran resmi
B. Diskusi multi-pihak (multi-stakeholder forum)
C. Pidato kenegaraan
D. Lobi internal
E. Rapat staf terbatas
19. Strategi efektif dalam pemetaan stakeholder adalah:
A. Menghindari kelompok oposisi
B. Mengabaikan kelompok dengan pengaruh kecil
C. Mengklasifikasikan berdasarkan kepentingan dan kekuasaan
D. Mengutamakan kelompok elite saja
E. Mewajibkan dukungan melalui instruksi
20. Media sosial dapat digunakan dalam advokasi kebijakan untuk:
A. Menyebarkan hoaks yang menguntungkan
B. Membentuk opini publik dan menyuarakan rekomendasi
C. Menghindari keterlibatan masyarakat
D. Mengatur framing media arus utama
E. Mengurangi transparansi kebijakan
21. Dalam komunikasi kebijakan, “frame” berarti:
A. Dokumen yang bersifat legal
B. Kerangka waktu pelaksanaan
C. Cara menyampaikan isu agar lebih mudah diterima
D. Jadwal presentasi kebijakan
E. Struktur regulasi pemerintah
22. Berikut ini adalah metode konsultasi kebijakan publik, kecuali:
A. Survei
B. FGD
C. Wawancara mendalam
D. Deklarasi kebijakan sepihak
E. Musyawarah publik
23. Yang dimaksud dengan policy brief adalah:
A. Buku kebijakan tahunan
B. Dokumen singkat berisi saran kebijakan berbasis bukti
C. Manual teknis pelaksanaan proyek
D. Panduan politik internal
E. Wacana akademis
24. Fungsi utama dari pemetaan stakeholder adalah:
A. Menentukan siapa yang bisa ditugaskan
B. Menyingkirkan kelompok yang tidak kooperatif
C. Memahami posisi, pengaruh, dan kepentingan pihak terkait
D. Menyusun regulasi berdasarkan opini publik
E. Mengalokasikan anggaran untuk program
25. Komunikasi yang bersifat dua arah dan responsif dikenal dengan istilah:
A. Komunikasi satu arah
B. Komunikasi internal
C. Komunikasi timbal balik
D. Komunikasi tertutup
E. Komunikasi formal
26. Advokasi kebijakan publik bersifat strategis apabila:
A. Berorientasi pada kepentingan politik semata
B. Melibatkan berbagai pihak dan berbasis bukti
C. Hanya dilakukan oleh pejabat tinggi
D. Terbatas pada media pemerintah
E. Disusun tanpa mempertimbangkan risiko
27. Berikut ini adalah alasan pentingnya komunikasi kebijakan publik, kecuali:
A. Membangun dukungan
B. Mengurangi kesalahpahaman
C. Menghindari partisipasi masyarakat
D. Meningkatkan legitimasi
E. Mendorong implementasi kebijakan
28. Teknik lobi dalam advokasi kebijakan harus dilakukan dengan prinsip:
A. Transparansi dan etika
B. Tekanan dan dominasi
C. Kepentingan pribadi
D. Keterpaksaan dan intimidasi
E. Rahasia dan sepihak
29. Salah satu indikator keberhasilan publikasi kebijakan adalah:
A. Jumlah halaman dokumen
B. Tingkat keterbacaan oleh publik
C. Banyaknya jargon teknis
D. Penggunaan bahasa asing
E. Jumlah pengarang
30. Dalam pemetaan stakeholder, pihak yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan rendah harus:
A. Dibiarkan saja
B. Dihindari keterlibatannya
C. Dipantau dan didekati secara selektif
D. Dijadikan pemimpin proyek
E. Dilibatkan dalam perumusan teknis
Siap! Berikut ini adalah soal-soal latihan tambahan untuk Seleksi Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Wawancara Berbasis Komputer (CAT PPPK 2025) yang relevan untuk formasi Analis Kebijakan Ahli Pertama. Setiap bagian terdiri dari 10 soal lengkap dengan jawaban.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar